Jurnalmedia.co - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin, buka suara perihal adanya tunggakan pembayaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Kalibata

Zainul menilai, permasalahan tersebut  bukan karena kelalaian dari Badan Gizi Nasional (BGN), melainkan berada di ranah yayasan mitra pelaksana.

“Ini saya tidak sedang membela BGN ya, ini pandangan obyektif saya ya. Khusus kasus SPPG di Kalibata itu, yang trouble Yayasannya,” ujar Zainul kepada wartawan yang dikutip Jurnalmedia.co, Jumat (18/4/2025).

Kata Zainul, BGN sudah menjalankan kewajibannya membayar ke yayasan sesuai aturan yang berlaku. 

“BGN sudah menunaikan kewajibannya membayar kebutuhan MBG ke yayasan sesuai ketentuan yang ada. Tapi yayasan tidak membayarkan ke mitranya,” ucap dia.

Lebih lanjut, Zainul menuturkan kerjasama antara BGN dan yayasan sebagai pelaksana Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) sudah sesuai prosedur. 

Namun, dugaan sementara yaitu, yayasan tersebut kesulitan dari sisi modal atau fasilitas, sehingga melibatkan pihak ketiga seperti penyedia katering.

“BGN hanya bermitra dengan yayasan. Persoalan terjadi ketika yayasan gagal memenuhi kewajiban ke penyedia layanan. Ini harus jadi pembelajaran bersama,” papar dia.

Zainul pun menyoroti pentingnya peran tiga pengawas utama di setiap SPPG, yaitu ahli keuangan, manajer dapur, dan ahli gizi untuk lebih aktif dalam memantau operasional, terutama dalam hubungan antara yayasan dan para penyedia layanan.

“Mereka (tiga orang pengawas) ini tiap hari berkantor di SPPG, pelaku dalam proses MBG di dapur, harusnya segera melapor ke BGN ketika misalnya terjadi penumpukan tunggakan dari Yayasan ke mitranya,” ucap Zainul.

Meski dihadapkan dengan sejumlah tantangan, Zainul menilai program MBG menunjukkan kemajuan yang signifikan. Saat ini, lebih dari seribu dapur telah beroperasi dan menjangkau lebih dari tiga juta penerima manfaat.

“Ini progres menggembirakan dari salah satu program unggulan pemerintah,” katanya.

Mitra Dapur MBG di Kalibata Belum Dibayar

Mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Pusat mengaku belum dibayar penuh sejak program berjalan, oleh Yayasan MBN.

Mereka bahkan mengalami kerugian hampir Rp1 miliar. Dapur MBG tersebut telah bekerja sama dengan pihak Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025.

Kuasa hukum korban mitra dapur MBG Ira Mesra, Danna Harly mengatakan, kliennya telah memasak sekitar 65.025 porsi makan bergizi gratis yang terbagi dalam dua tahap.

Namun, kata Dana, kliennya mengalami kerugian sebesar Rp975.375.000 dan sudah melapor ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana oleh yayasan MBN.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," ujar Danna yang dilansir dari Antara, Jumat (18/4/2025).

Kronologi Dugaan Penggelapan Dana MBG di Kalibata

Kuasa hukum korban mitra dapur MBG Ira Mesra, Danna Harly mengungkapkan perselisihan antara pihak Ira dan yayasan dimulai pada Senin (24/3/2025) usai Ira mengetahui adanya perbedaan anggaran untuk kelompok PAUD, TK, serta RA atau SD.

Dalam perjanjian awal yang diteken dengan pihak yayasan, harga per porsi ditetapkan sebesar Rp15.000. Namun, dalam pelaksanaannya, Ira menemukan bahwa sebagian dana program telah diubah menjadi Rp13.000 per porsi.

Menurut  Danna, perwakilan mitra dapur mengatakan, pemotongan dana tidak berhenti di situ. 

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500. Jadi dari Rp15.000 dipotong Rp2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13.000 dipotong pula Rp2.500 setiap porsinya," ucap Danna.

Sementara itu, pihak Badan Gizi Nasional menyatakan mereka telah menyalurkan dana sebesar Rp386.500.000 kepada yayasan terkait.