
Jurnalmedia.co - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pemerintah belum akan mengevakuasi besar-besaran para WNI di Thailand dan Kamboja.
Kata Dasco, saat ini pemerintah masih memantau perkembangan situasi di kedua negara. Karena itu, ia berharap konflik antara Kamboja dengan Thailand bisa segera berakhir dan kembali berdamai.
“Ya, kita lihat perkembangannya. Kalau keadaannya membaik, kan kita juga tahu bahwa ada keinginan dari pihak Kamboja untuk gencatan senjata. Kita harapkan bahwa keadaan di sana lebih baik, sehingga tindakan-tindakan lebih lanjut mungkin tidak perlu dilakukan," ujar Dasco, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (28/7/2025).
Kendati demikian, Dasco mengaku sudah mendapatkan laporan bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemlu) masih terus memantau kondisi para WNI di Kamboja dan Thailand.
Tatmadaw dan Oposisi Indikasikan Perpanjang Gencatan Senjata Artikel Kompas.id Ketua Harian Gerindra itu juga memastikan bahwa komunikasi intens dengan para WNI yang berada di kedua negara tersebut juga terus dilakukan. '
“Ya, kami sudah minta kepada Kementerian Luar Negeri untuk proaktif. Melakukan komunikasi-komunikasi kepada warga negara kita di sana,” ucap Dasco.
“Dan kita juga sudah mendapatkan informasi bahwa sudah ada dari Kementerian Luar Negeri yang melakukan komunikasi," sambung dia.
Dasco turut menyampaikan apresiasi terhadap Malaysia yang memutuskan untuk menjadi penengah konflik Kamboja dan Thailand.
Karena itu, ia berharap negara-negara yang tergabung di ASEAN bisa selalu berdamai dan mengedepankan komunikasi dalam menyelesaikan konflik.
"Ya, kita harapkan di kawasan ASEAN ini kan tidak terjadi sesuatu yang lebih mengkhawatirkan, karena persaudaraan ASEAN ini kan sesungguhnya kuat," sambungnya.
Sebelumnya, Thailand dan Kamboja membuka babak baru perundingan damai menyusul perang terbuka di perbatasan kedua negara, dengan Malaysia sebagai mediator.
Dilansir dari ANTARA, Senin (28/7/2025), dijadwalkan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet dan Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai akan bertemu di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Senin (28/7) untuk membahas penyelesaian konflik perbatasan.
“Keduanya sepakat bahwa tidak ada negara lain yang seharusnya terlibat dalam masalah ini. Mereka sepenuhnya percaya terhadap Malaysia dan meminta saya menjadi mediator,” kata Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan kepada kantor berita Bernama, Minggu.
Menteri Malaysia itu menuturkan bahwa Malaysia, yang saat ini menjabat sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), harus bertindak sebagai mediator terlebih dahulu, karena ini merupakan masalah internal blok Asia Tenggara yang beranggotakan 10 negara, termasuk Kamboja dan Thailand.
Kementerian Luar Negeri Thailand mengonfirmasi bahwa penjabat perdana menteri negaranya akan bertemu dengan mitranya dari Kamboja di Malaysia pada Senin.
“Seperti yang telah muncul di media bahwa akan ada pertemuan besok, hanya itu yang bisa saya konfirmasi, itu benar,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikondet Phalangkun, dalam konferensi pers di Bangkok, Thailand.